Iklan Billboard 970x250

Kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah Non-kementerian
Selamat Datang Di Website Senyum Pelajar

Iklan 728x90

Kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah Non-kementerian

Menjadi seorang menteri merupakan suatu tugas negara yang membanggakan dan memiliki tanggung jawab yang besar. Arti kata menteri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah " kepala suatu departemen (anggota kabinet), merupakan pembantu kepala negara dalam melaksanakan urusan (pekerjaan) negara ".

Sedangkan Kementerian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "pekerjaan (urusan) negara yang dipegang oleh seorang menteri".


Kementerian dan lembaga pemerintah

Jabatan menteri sendiri ditunjuk atau ditugaskan langsung oleh presiden atau kepala negara. Untuk itu pada artikel ini admin berbagi info atas topik tersebut.

Berikut penjelasannya pelajers >>

Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia

Keberadaan kementerian negara republik Indonesia diatur secara tegas dalam pasal 17 UUD negara RI tahun 1945 yang menyatakan :
  1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara
  2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberikan oleh presiden
  3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan
  4. Pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang

Kementerian negara juga diatur dalam sebuah undang-undang organik, yaitu undang-undang RI nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara.

Kementerian negara RI mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, yaitu :
  1. Penyelenggara perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
  2. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, dan lain-lain.
  3. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, dan lain-lain.

Adapun urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian negara terdiri atas :
  1. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD negara RI tahun 1945, dan lain-lain.
  2. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya di sebutkan dalam UUD negara RI tahun 1945, meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan dan lain-lain.
  3. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah, meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara dan lain-lain.



Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia

a. Kementerian yang menangani urusan pemerintah yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD negara RI tahun 1945, terdiri atas :
  1. Kementerian dalam negeri
  2. Kementerian luar negeri
  3. Kementerian pertahanan

b. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya di sebutkan dalam UUD negara RI tahun 1945, terdiri atas :
  1. Kementerian hukum dan hak asasi manusia
  2. Kementerian keuangan
  3. Kementerian energi dan sumber daya mineral
  4. Kementerian perindustrian
  5. Kementerian perdagangan
  6. Kementerian pertanian
  7. Kementerian kehutanan
  8. Kementerian perhubungan
  9. Kementerian kelautan dan perikanan
  10. Kementerian tenaga kerja dan transmigrasi
  11. Kementerian pekerjaan umum
  12. Kementerian kesehatan
  13. Kementerian pendidikan dan kebudayaan
  14. Kementerian sosial
  15. Kementerian agama
  16. Kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
  17. Kementerian komunikasi dan informatika

c. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah, terdiri atas :
  1. Kementerian sekretariat negara
  2. Kementerian riset dan teknologi
  3. Kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah
  4. Kementerian lingkungan hidup
  5. Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
  6. Kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
  7. Kementerian pembangunan daerah tertinggal
  8. Kementerian perencanaan pembangunan nasional
  9. Kementerian badan usaha milik negara
  10. Kementerian perumahan rakyat
  11. Kementerian pemuda dan olahraga

Kementerian koordinator, terdiri atas :
  1. Kementerian koordinator bidang politik, hukum dan keamanan
  2. Kementerian koordinator bidang perekonomian
  3. Kementerian koordinator bidang kesejahteraan rakyat


Lembaga pemerintah Non-kementerian

  1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dibawah koordinasi menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
  2. Badan Informasi Geospasial (BIG)
  3. Badan Intelijen Negara (BIN)
  4. Badan Kepegawaian Negara (BKN), di bawah koordinasi menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
  5. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), di bawahkoordinasi menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
  6. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), di bawah koordinasi menteri koordinator bidang perekonomian
  7. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), di bawah koordinasi menteri riset dan teknologi
  8. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
  9. Badan Narkotika Nasional (BNN)
  10. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
  11. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
  12. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
  13. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di bawah koordinasi menteri kesehatan
  14. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), di bawah koordinasi menteri riset dan teknologi
  15. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
  16. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL), di bawah koordinasi menteri lingkungan hidup
  17. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di bawah koordinasi menteri riset dan teknologi
  18. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), di bawah koordinasi menteri Koordinator bidang perekonomian
  19. Badan Pertanahan Nasional (BPN), di bawah koordinasi menteri dalam negeri
  20. Badan Pusat Statistik (BPS), di bawah koordinasi menteri koordinator bidang perekonomian
  21. Badan SAR Nasional (Basarnas)
  22. Badan Standardisasi Nasional (BSN), di bawah koordinasi menteri riset dan teknologi
  23. Badan Teknologi Nuklir Nasional (BATAN), di bawah koordinasi menteri riset dan teknologi
  24. Badan Usaha Logistik (Bulog), di bawah koordinasi menteri koordinator bidang perekonomian
  25. Lembaga Administrasi Negara (LAN), di bawah koordinasi menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
  26. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), di bawah koordinasi menteri riset dan teknologi
  27. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
  28. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP)
  29. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), di bawah koordinasi menteri riset dan teknologi
  30. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), di bawah koordinasi menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan
  31. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), di bawah koordinasi menteri pendidikan dan kebudayaan

Itu tadi merupakan rincian dari kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah Non-kementerian.

Terima kasih atas kunjungannya pelajers, have fun guys!


Baca Juga
SHARE
Tekno Indo IT
WORK HARD PRAY HARD I can believe... "Dreams come true ��"
Subscribe to get free updates

Related Posts

Post a Comment

Iklan Tengah Post