Iklan Billboard 970x250

Kedudukan dan fungsi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
Selamat Datang Di Website Senyum Pelajar

Iklan 728x90

Kedudukan dan fungsi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pemerintah daerah tentu memiliki kedudukan dan fungsinya masing-masing. Namun bagaimana kewenangannya?, Konsep pemerintah daerah itu seperti apa?. Eiitss... Tenang saja pelajers! Admin sudah siapkan penjelasannya, silahkan lihat dibawah teman-teman.

Kedudukan dan fungsi pemerintah

Konsep pemerintah daerah

Keberadaan pemerintahan daerah secara tegas dijamin dan diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang".

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
Dari pengertian tersebut ada beberapa kata kunci yang perlu kalian pahami, yaitu :

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan

Urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah mencakup semua urusan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri.

b. Pemerintah daerah dan DPRD

Pemerintah daerah dan DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah yang mempunyai kedudukan yang sejajar. Pemerintah daerah memiliki dua tingkatan, yaitu :
  1. Pemerintahan daerah provinsi dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi (gubernur / wakil gubernur dan perangkat daerah provinsi) dan DPRD provinsi.
  2. Pemerintahan daerah kabupaten atau kota dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota (bupati / wakil bupati atau walikota / wakil walikota dan perangkat daerah kabupaten atau kota) dan DPRD kabupaten atau kota.

c. Asas otonomi dan tugas perbantuan

Asas otonomi adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah (provinsi dan kabupaten atau kota) untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun macam-macam hak dan kewajiban daerah, yaitu :

Hak dan kewajiban daerah otonom berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

Hak daerah otonom

  1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
  2. Memilih pimpinan daerah
  3. Mengelola aparatur negara
  4. Mengelola kekayaan daerah
  5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
  6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah
  7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
  8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan


Kewajiban daerah otonom

  1. Melindungi masyarakat,menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan negara RI
  2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
  3. Mengembangkan kehidupan demokrasi
  4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan
  5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
  6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
  7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
  8. Mengembangkan sistem jaminan sosial
  9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah
  10. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah 
  11. Melestarikan lingkungan hidup
  12. Mengelola administrasi kependudukan
  13. Melestarikan nilai sosial budaya
  14. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya
  15. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Kewenangan pemerintah daerah

Pemerintah daerah merupakan alat kelengkapan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan-tujuan negara sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD Negara RI tahun 1945 alinea ke 2 dan ke 4.


Urusan wajib pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten atau kota berdasarkan undang-undang RI nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

Urusan wajib pemerintah daerah provinsi

  1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
  2. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang
  3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
  4. Penyediaan sarana dan prasarana umum
  5. Penanganan bidang kesehatan
  6. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi SDM potensial
  7. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten atau kota
  8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten atau kota
  9. Fasilitasi pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah termasuk lintas kabupaten atau kota
  10. Pengendalian lingkungan hidup
  11. Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten atau kota
  12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil
  13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
  14. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten atau kota
  15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten atau kota
  16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

Urusan wajib pemerintah daerah kabupaten atau kota

  1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
  2. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang
  3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
  4. Penyediaan sarana dan prasarana umum
  5. Penanganan bidang kesehatan
  6. Penyelenggaraan pendidikan
  7. Penanggulangan masalah sosial
  8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan
  9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
  10. Pengendalian lingkungan hidup
  11. Pelayanan pertanahan
  12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil
  13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
  14. Pelayanan administrasi penanaman modal
  15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya
  16. Urusan wajib lainnya yang dinamakan oleh peraturan perundang-undangan

Semoga artikel ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman. Terima kasih atas kunjungannya, see you soon guys!

Baca Juga
SHARE
Tekno Indo IT
WORK HARD PRAY HARD I can believe... "Dreams come true ��"
Subscribe to get free updates

Related Posts

Post a Comment

Iklan Tengah Post