Iklan Billboard 970x250

Penerapan dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia serta membangun demokrasi untuk Indonesia
Selamat Datang Di Website Senyum Pelajar

Iklan 728x90

Penerapan dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia serta membangun demokrasi untuk Indonesia

Artikel ini merupakan lanjutan dari artikel sebelumnya yaitu : Makna demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi, serta perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Silahkan teman-teman baca terlebih dahulu artikel tersebut, agar teman-teman dapat lebih memahami dalam poin pembahasan tentang demokrasi.

Jika teman-teman selesai membaca dan memahaminya, yuk admin lanjutkan ketopik sesuai judulnya. Berikut penjelasannya :

Demokrasi di Indonesia

Penerapan demokrasi di Indonesia


Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila

Ahmad Sanusi dalam tulisannya yang berjudul memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan 10 pilar demokrasi (2006 : 193-205) mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945 :
  1. Demokrasi yang berketuhanan yang maha esa
  2. Demokrasi dengan kecerdasan
  3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat
  4. Demokrasi dengan rule of law
  5. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara
  6. Demokrasi dengan hak asasi manusia
  7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka
  8. Demokrasi dengan otonomi daerah
  9. Demokrasi dengan kemakmuran
  10. Demokrasi yang berkeadilan sosial

Karakter utama demokrasi Pancasila adalah sila keempat, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" dalam kata lain Pancasila mengandung tiga karakter utama, yaitu Kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan.

Hikmat kebijaksanaan itu adalah perpaduan antara kebenaran yang berasal dari Tuhan dengan pemikiran manusia. 

Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila, yaitu :
  1. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia
  2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban
  3. Pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan yang maha esa, diri sendiri dan orang lain
  4. Mewujudkan rasa keadilan sosial
  5. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat
  6. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan
  7. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia

a. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945-1949

Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan ini (1945-1949) pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan.

Fungsi utama partai-partai politik adalah ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan dengan menanamkan kesadaran untuk bernegara serta menanamkan semangat anti penjajahan.

Meskipun tidak banyak catatan sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi di Indonesia untuk masa selanjutnya.

Pertama, pemberian hak-hak secara menyeluruh. Kedua, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi seorang diktator dibatasi kekuasaan. Ketiga, dengan maklumat wakil presiden, kemungkinan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah politik kita.


b. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949-1959

Pada periode ini terjadi dua kali pergantian undang-undang dasar. Pertama, pergantian UUD 1945 dengan konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Kedua, pergantian konstitusi RIS dengan undang-undang dasar sementara 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959.


c. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959-1965

Presiden Soekarno sebagai kepala negara suatu dekrit pada tanggal 2 Juli 1959 yang selanjutnya disebut dengan sebutan Dekrit presiden 5 Juli 1945. Presiden menyatakan membubarkan Dewan konstituante dan kembali pada undang-undang dasar 1945.

Demokrasi terpimpin merupakan pembalikan total dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer.


d. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965-1998

Era ini dikenal sebagai orde baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan orde baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia.


e. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998-sekarang

Pemerintahan orde baru dibawah pimpinan presiden Soeharto (meskipun terpilih dalam sidang umum MPR bulan Maret tahun 1998) terperosok ke dalam kondisi yang diliputi oleh berbagai tekanan politik baik dari luar maupun dalam negeri.

Akhirnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 1998, presiden Soeharto bertempat di istana merdeka jakarta menyatakan berhenti sebagai presiden dan dengan menggunakan pasal 8 UUD 1945, presiden Soeharto segera mengatur agar wakil presiden BJ Habibie di sumpah sebagai penggantinya dihadapan Mahkamah Agung

Muncullah beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. Kedua, diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999.


Baca juga Pengertian, Macam-macam, dan ciri-ciri Hak Asasi Manusia

Membangun demokrasi untuk Indonesia


Pentingnya kehidupan yang demokratis

a. Persamaan kedudukan dimuka hukum

Hukum itu mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Hukum itu tidak boleh pandang bulu.


b. Partisipasi dalam pembuatan keputusan

Dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Sebagai contoh ketika rakyat berkeinginan untuk menyampaikan pendapat dimuka umum, maka pemerintah dan DPR menetapkan undang-undang yang mengatur penyampaian pendapat dimuka umum.


c. Distribusi pendapatan secara adil

Pemerintah terus giat membuka lapangan kerja agar masyarakat bisa memperoleh penghasilan. Dengan program-program tersebut diharapkan terjadi distribusi pendapatan yang adil diantara warga negara Indonesia.


d. Kebebasan yang bertanggung jawab

Kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Kebebasan yang dikembangkan adalah kebebasan yang tidak tak terbatas, yaitu kebebasan yang dibatasi oleh aturan dan kebebasan yang dimiliki orang lain.


Klik



Baiklah teman-teman terima kasih atas kunjungannya, mohon maaf jika ada kesalahan penulisan maupun kata-katanya.

See you next time, Ok!
Baca Juga
SHARE
Tekno Indo IT
IT Smart City
Subscribe to get free updates

Related Posts

Post a Comment

Iklan Tengah Post